Badan Pengelola Keuangan Daerah

Bupati Deliserdang Amri Tambunan mengaku kaget dengan kebijakan yang diambil Badan Pengelola Keuangan Daerah (PKD) yang menetapkan tarif pajak reklame provider layanan selular tanpa aturan peraturan daerah.

Saat ini reklame atau promosi yang menggunakan media dinding rumah warga harus dihitung berdasarkan huruf saja. Wajar saja Amri kaget. Sebab, pajak reklame yang disumbangkan sektor itu kepada pendapatan asli daerah (PAD) dinilai masih jauh nilainya dengan maraknya kegiatan promosi tersebut. Bahkan promosi yang mengecat dinding rumah warga itu sudah mencapai ke berbagai pelosok desa.

“Dimana aturannya hitung pajak reklame hanya huruf saja,” tutur Amri dengan mimikkaget. Sejatinya, mengacu Peraturan Daerah (Perda) No.2/2011 bahwa tarif atas kegiatan promosi dengan ukuran 1 - 4 meter persegi adalah 1 meter x Rp3.000 per hari x 25%, atau Rp750 x 365 hari. Sedangkan media yang ukurannya lebih dari 4 meter persegi, tarif reklame itu dibebankan sebesar 1 meter x Rp4.000 perhari x 25 %, atau Rp1.000 x 365 hari.

Terkait hal itu,Amri memastikan dirinya tengah berupaya mengumpulkan informasi atas pajak reklame,khususnya perolehan dari kegiatan promosi tersebut.“Para camat harus dikumpulkan kembali,”tegasnya. Sebagai bukti keseriusan dan komitmennya, instruksi rapat koordinasi bersama para camat se-Deliserdang langsung disampaikan kepada Syafrullah, selaku pejabat Asisten I Tata Pemerintahan.

Syafrullah diminta untuk segera menjadwalkannya. Menurut Amri, rapat koordinasi itu sangat penting untuk mendapatkan data yang benar, terutama soal seberapa banyak kegiatan promosi tersebut. Amri pun meminta anak buahnya di jajaran PKD agar menggunakan aturan yang ada dan resmi untuk menentukan pajak reklame.“Semua pihak yang menyelenggarakan kegiatan promosi harus mengikuti perda,”tegas orang nomor satu di Deliserdang ini.

Sikap tegas Amri itu langsung mendapat respons Ketua Komisi C DPRD Deliserdang A Budi. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini memastikan Komisi C akan membantu Amri dalam langkahlangkahnya mengusut proses pengutipan pajak atas kegiatan promosi tersebut. Terkait masalah yang sama, Sekretaris Komisi C DPRD Deliserdang Syarifuddin Rosha menambahkan pihaknya tengah menunggu rapat dengar pendapat (RDP) yang harus dijadwal ulang. Pada pekan lalu, sejumlah pengelola layanan provider selular yang diminta hadir ternyata mangkir. Demikian catatan online Mesin Glundung tentang Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel