Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat

Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) belum mengevaluasi kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Mereka yang didapati berkinerja buruk pun belum tentuakandicopotdariposisinya.

Kepala Baperjakat Kota Medan Syaiful Bahri Lubis mengatakan, masukan dari anggota Dewan, mengenai kinerja buruk sejumlah pejabat, tetap didengar. Masukan itu nanti akan disesuaikan dengan kenyataan saat evaluasi. ”Pernyataan anggota Dewan akan disampaikan ke pimpinan untuk jadi pertimbangan, tapi tidak juga main copot begitu saja,” jelas Syaiful di ruang kerjanya, kemarin.

Dia menambahkan, tidak hanya jadi masukan bagi pimpinan, kritik tersebut juga harus menjadi cambuk untuk kepala SKPD agar meningkatkan kinerjanya.Kepala dinas diharapkan melakukan koreksi diri masing-masing. ”Kepala SKPD itu pun harusnya becermin, apakah betul atau tidak kerjanya masih lemah. Kalau memang benar segera perbaiki,” tambahnya.

Dia menjelaskan, masalah pejabat eselon II berlombalomba dekat dengan wali kota atau cari perhatian, itu tergantung sudut pandang orang melihatnya. Sebenarnya,kata dia, tidak semua pejabat sibuk menjadi ”panglima talam” atau penjilat. Kebanyakan di antara mereka mendapat perintah untuk mendampingi wali kota.” ”Selain itu, kepala SKPD juga ditunjuk menjadi koordinator wilayah pengawasan sampah.

Sementara itu,Kepala Dinas Bina Marga Gunawan Surya Lubis dan Kepala Dinas TRTB Kota Medan Sampurno Pohan ikut dalam rombongan ke Belanda terkait kegiatan kesenian, sekalian melihat perkotaan, bukan karena tujuan lain. ”Tergantung sudut pandang dari mana melihatnya. Kebanyakan bukan sibuk dekat, tapi mendampingi. Berpikir positif saja menilai orang,”ucap Syaiful. Pria yang juga menjabat Sekda Kota Medan ini memaparkan, sampai saat ini belum ada evaluasi atau upaya untuk mengingatkan kepala SKPD meningkatkan kinerja.

Menurutnya, masih ada waktu untuk melakukan perbaikan. Evaluasi tiga bulan yang dikatakan Wali Kota Medan Rahudman Harahap pun bukan harga mati. ”Belum tentu tiga bulan dicopot, itu bukan harga mati.Belum ada pencopotan. Masih ada waktu mengejar ke-tertinggalan. Bukan tidak konsisten, tapi ada pengerjaan yang terkendala karena masih dalam proses administrasi. Diminta copot, langsung dicopot tidak juga, tidak profesional namanya itu,”bebernya.

Menurut dia, 15 hari tersisa dinilai cukup untuk melakukan perbaikan asalkan ada kemauan dan konsistensi. ”Saya tidak bilang dipertahankan. Sampai sekarang belum ada perubahan.Semua itu harus dilihat dari kondisi di lapangan, jangan apriori menilai seseorang.Kalau memang ada perubahan positif dilakukan kenapa tidak dipertahankan,” pungkasnya.

Sementara itu, Inspektur Kota Medan Farid Wajedi menambahkan, pihaknya belum sempat melakukan evaluasi kepala SKPD maupun lainnya. Mereka juga belum mendapatkan temuan persoalan. Apalagi saat ini mereka sibuk mendampingi BPK. ”Bagaimana mau melakukan evaluasi, BPK di sini (di Kantor Wali Kota Medan) terus.Terpaksa kami dampingi,” tandasnya.

Sekadar mengingatkan, sebelumnya Ketua Komisi A DPRD Medan Ilhamsyah menilai beberapa kepala SKPD jajaran Pemko Medan memiliki kinerja buruk atau belum mampu menerapkan visi misi wali kota. Dinas tersebut antara lain Kadis Perhubungan Armansyah Lubis, Kadis Bina Marga Gunawan Surya Lubis, Kadis Perkim Kota Medan Iriadi Irawadi, Kadispora Hanas Hasibuan, Kadispenda Kota Medan Syahrul Pasaribu, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Darussallam Pohan, dan Kadis Pendidikan Hasan Basri.

Ilhamsyah mengatakan, para pejabat terlihat berlom-balomba dekat wali kota, bukan meningkatkan kinerja. Dia juga menuding pengangkatan para pejabat bukan didasarkan pada kemampuan, melainkan faktor kedekatan, sanak famili, dan orang berpengaruh di belakangnya. Demikian catatan online Mesin Glundung tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel