Dinas Tata Ruang Tata Bangunan

Komisi D DPRD Medan mendesak Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) menyelesaikan pengutipan retribusi hotel, wisma, maupun jenis bangunan lain, di kawasan Jalan Gagak Hitam sekitarnya selesai pada tahun ini. Sebab, sudah ada SK Wali Kota Medan terkait persoalan itu. ”Tidak perlu persetujuan Dewan perubahan peruntukannya, cukup SK itu saja.

Sekarang tinggal dilakukan penarikan. Kami tantang mereka melakukannya. Diharapkan tahun ini selesai,” jelas anggota Komisi D DPRD Medan, Ahmad Parlindungan Batubara, kepada media, kemarin. Parlindungan menjelaskan, tidak ada alasan ataupun kendala dalam pengutipan retribusi ini, sebab pemilik bangunan wajib membayar retribusi sesuai dengan yang dibebankan.

”Kami tantang mereka (Dinas TRTB), bisa atau tidak menyelesaikannya tahun ini. Ini tinggal melakukan penarikan, sudah tidak ada masalah lagi,”ungkapnya. PolitikusPPPinimenambahkan, banyak cara yang bisa dilakukan dinas tersebut untuk menarik PAD dari sektor ini, baik melakukan pendekatan persuasif maupun cara lain. Yang penting, penggalian potensi PAD bisa dilakukan optimal. ”Mampu tidaknya kembali kepada kemampuan. Banyak cara dilakukan guna mendapat pemasukan optimal,”pungkasnya.

Terkait masalah kontroversi peruntukan lahan, dia berharap masyarakat mencari informasi sedetil-detilnya sebelum berinvestasi. Sebab, banyak kasus ditemukan pembangunan tidak bisa dilaksanakan karena terbentur dengan peraturan. BPN dan camat tidak bisa disalahkan, karena semua pihak berhak atas kepemilikan tanah. Sementara itu, Kepala Dinas TRTB Kota Medan Sampurno Pohan mengatakan, pihaknya sudah menyosialisasikan kepada pemilik bangunan di Jalan Gagak Hitam dan sekitarnya untuk segera membayar retribusi yang dibebankan.

Sejauh ini sudah ada yang mengajukan permohonan dan sedang diproses. ”Sosialisasi telah dilaku-- kan, dan sudah ada permohonan yang masuk.Tidak ada masalah,” katanya. Pihaknya akan menghitung sesuai kondisi bangunan di lapangan, tidak hanya berdasarkan permohonan saja.

Bila tidak sesuai akan dilakukan pengajuan ulang. Hal ini juga dilakukan terhadap bangunan di kawasan lain. ”Harus sesuai kondisi di lapangan. Kalau berbeda ajukan lagi dan tidak diindahkan, langsung kami tindak,” pungkasnya. Sejauh ini Dinas TRTB mengklaim sudah mendapatkan 50% dari total PAD yang dibebankan, yaitu Rp63 miliar. Demikian catatan online Mesin Glundung tentang Dinas Tata Ruang Tata Bangunan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel