Komisi A DPRD Sumatera Utara

Komisi A DPRD Sumatera Utara terpaksa mengusir dua staf Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dari ruang rapat dengar pendapat (RDP) kemarin. Kedua utusan eksekutif itu diminta meninggalkan ruangan karena dianggap tak kompeten dan tidak menguasai data mengenai sengketa tanah Kecamatan Secanggang,Kabupaten Langkat, yang kemarin menjadi agenda RDP. Salah seorang staf biro pemerintahan bernama Norma tidak dapat menjelaskan pertanyaan anggota Komisi A Syamsul Hilal terkait letak lahan yang disengketakan.

Saat itu Norma hanya menyatakan kalau Pokja Pemprov Sumut sudah selesai melakukan penelitian terhadap 5.870 hektare lahan yang disengketakan antara warga dan PTPN II di Langkat. Namun dia tidak dapat menjelaskan apakah yang sudah selesai diteliti tersebut termasuk 182 hektare lahan yang permasalahkan Kelompok Tani Perjuangan Desa Kepala Sungai dan Desa Suka Mulia, Kec Secanggang, Langkat.

Utusan Pemprov Sumut tersebut juga tidak dapat menunjukkan hasil penelitiannya ke DPRD. Mendengar penjelasan itu, Syamsul Hilal langsung meminta pimpinan rapat mengeluarkan dua utusan Pemprov Sumut karena dianggap tidak berguna dalam RDP. Dewan menilai kalau biro pemerintahan telah mencoreng citra Pemprov Sumut karena mengutus staf yang tidak mengetahui permasalahan. ”Silakan keluar kalau tidak bisa menjawab pertanyaan kami,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.

Sekretaris Komisi A Isma Fadli Pulungan yang saat itu memimpin rapat langsung meminta dua staf biro pemerintahan yaitu Norma dan Masbullah kembali ke kantornya dan tidak perlu mengikuti RDP hingga selesai. Komisi A meminta agar biro pemerintahan mempersiapkan bahan yang dibutuhkan untuk diberikan ke DPRD Sumut. ”Kita beri waktu ke biro pemerintahan untuk kembali ke kantor untuk persiapkan bahan,” kata Isma.

Keduanya pun langsung berpamitan ke luar ruangan dengan wajah tertunduk. Rapat pun dilanjutkan kembali dengan meminta penjelasan dari pihak PTPN II dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketua Kelompok Tani Perjuangan Alimuddin sebelumnya mengungkapkan bahwa 182 hektare tanah yang mereka perjuangkan sudah ditanami masyarakat dengan tanaman karet, kopi dan nilam. Selain itu sudah dibangun juga masjid dan beberapa rumah panggung.

Namun mereka mengaku heran mengapa tanah yang harusnya sudah dikembalikan ke rakyat tapi tetap dimasukkan dalam perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II. Karena itu pihaknya menuntut agar BPN mengeluarkan tanah 182 hektare tanah masyarakat dari PTPN II. Sementara itu, perwakilan Kanwil BPN Sumut Masniari mengaku belum mengetahui persis lahan yang dipermasalahkan Kelompok Tani Perjuangan.

Namun dipastikannya luas HGU yang diperpanjang untuk PTPN II melalui SK BPN Sumut No 43 tertanggal 29 November 2002 seluas 604 hektare lebih di Secanggang, Langkat. Jumlah tersebut diukur dari 951 hektare. Selebihnya lahan dikembalikan ke warga. Kabag Hukum PTPN II Modal Pencawan mengatakan, luas lahan PTPN II semakin lama semakin terbonsai. Mulai dari 250.000 hektare kini terus berkurang dan menjadi sekitar 45.000 hektare.

Namun, HGU tersebut kini sebagian masih digarap warga padahal sudah diperpanjang. Pihaknya tetap akan mempertahankan lahan yang tertera dalam perpanjangan HGU sesuai yangdikeluarkan BPN.”Kalau soal lahan yang lain kami tidak tahu,”ujar Modal. RDP pun akhirnya tetap tidak memberikan solusi pasti karena lahan yang dipersengketakan tidak diketahui persis berapa di mana.

Komisi A membuat kesimpulan untuk menggelar tinjauan lokasi ke Langkat bersama BPN, PTPN II dan Kelompok Tani Perjuangan. ”Kita akan tinjau laangan dulu bulan depan,”kata Isma Fadli. Demikian catatan online Mesin Glundung tentang Komisi A DPRD Sumatera Utara.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel