korban pungutan liar

Puluhan guru dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Simalungun yang akan mengikuti sertifikasi diduga menjadi korban pungutan liar (pungli) oleh oknum pejabat di Dinas Pendidikan dan Pengajaran setempat. Direktur Simalungun Corruption Watch (SCW) M Adil Saragih mengatakan, dari laporan dan investigasi yang mereka lakukan, para guru yang akan mengikuti sertifikasi dikutip biaya tidak resmi sebesar Rp1,5 juta. Oknum pejabat yang menangani sertifikasi beralasan dana itu untuk memperlancar proses pemberkasan proses sertifikasi guru.

”Kutipan tidak resmi dari para guru yang akan mengikuti sertifikasi disebutkan untuk memperlancar pemberkasan sehingga para guru dapat secepatnya disertifikasi dan mendapatkan tambahan penghasilan sertifikasi,” papar Adil kemarin. Adil berharap Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih yang sangat menginginkan perubahan di Kabupaten Simalungun untuk menugaskan Inspektorat mengusut dugaan pungli terhadap guru-guru yang akan disertifikasi.

Sebab, pungli itu telah melanggara ketentuan dan sangat merugikan para guru. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Pemkab Simalungun Albert Sinaga yang dimintai tanggapannya terkait pungli terhadap guru yang akan mengikuti sertifikasi membantahnya. Dia mengaku tidak pernah menginstruksikan kepada staf maupun Kepala UPTD meminta sejumlah uang kepada guru untuk pemberkasan proses sertifikasi. ”Siapa yang melakukan pengutipan, tolong disebutkan saja nama staf saya itu.

Sebab, saya sama sekali tidak pernah menginstruksikan permintaan uang kepada guru-guru yang akan disertifikasi,” tegas Albert. Anggota DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani meminta Dinas Pendidikan dan Pengajaran Pemkab Simalungun tidak mempersulit para guru yang akan mengikuti sertifikasi dengan melakukan pungli.

Dia juga mengharapkan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum pejabat yang terbukti dan mencoba meminta sejumlah uang kepada para guru. ”Seharusnya oknum pejabat di Dinas Pendidikan dan Pengajaran tidak mengambil keuntungan pribadi dari para guru yang akan mengikuti proses sertifikasi dengan mengutip sejumlah uang di luar ketentuan,” pungkas politisi Partai Golkar itu. Demikian catatan online Mesin Glundung tentang korban pungutan liar.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel