Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Zonasi

Untuk mempercepat pembahasan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Zonasi, Pemko Sibolga melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan DPRD setempat sepakat membentuk tim kerja. Anggota Komisi III DPRD Sibolga Albar Sikumbang mengungkapkan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang mengatur tentang RTRW dan zonasi tersebut harus sudah rampung sebelum tenggat waktu yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yakni hingga akhir Desember 2011 mendatang.

“Artinya, kita harus dapat menargetkan regulasi tersebut sudah rampung dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui rapat rapat paripurna DPRD Sibolga paling lambat pertengahan Desember nanti,” ujar Albar Sikumbang saat memimpin rapat terbatas bersama instansi terkait di Gedung DPRD kemarin.

Albar menuturkan, beberapa waktu lalu,pihaknya telah berkunjung ke BKPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Medan untuk berkonsultasi. Dalam pertemuan itu, mereka mendapatkan informasi bahwa draf Ranperda RTRW dan Zonasi Kota Sibolga masih memerlukan penyempurnaan. Seyogianya, kedua draf ranperda tersebut harus sudah disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) paling lambat Agustus 2011 mendatang.

“Jika kedua ranperda tersebut gagal disahkan,Pemko Sibolga bakal menerima sanksi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal itu sesuai dengan amanat UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang,”kata Albar Sikumbang yang saat itu didampingi anggota Komisi III lainnya, yakni Kamil Gulo, Jimmy Ronald Hutajulu, Henry Tamba,Muchtar DS Nababan, dan Ketua Komisi III Jamil Zeb Tumory.

Dalam rapat itu juga diperoleh kesimpulan, untuk mengejar ketertinggalan dan kekurangan sekaligus menyempurnakan draf Ranperda RTRW dan Zonasi yang telah disusun, kedua lembaga itu akan berkonsultasi langsung ke Kementerian PU di Jakarta pada 16-20 Mei 2011. Kedatangan mereka sekaligus untuk mempercepat perolehan rekomendasi substansi dari Kementerian PU.

Sementara itu,Kepala Bappeda Pemko Sibolga Eddy Johan Lubis yang juga Sekretaris BKPRD Kota Sibolga mengatakan, pihaknya akan segera menyurati Kementerian PU agar mengagendakan kedatangan mereka nanti untuk berkonsultasi. “Kita berharap dengan konsultasi itu, Ranperda RTRW dan Zonasi bisa segera disahkan,”ujarnya.

Rapat itu juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Sibolga diwakili Asisten I Basar Sibarani, pejabat dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kebersihan Penataan Ruang dan Pertamanan (KPRP), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga,serta Kantor Lingkungan Hidup. Demikian catatan online Mesin Glundung tentang PT Permodalan Nasional Madani.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel