Polemik pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Polemik pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar terus berlanjut. Belum selesai pro-kontra penunjukan pelaksana tugas ketua, kini muncul perbedaan pendapat antara Partai Golkar Sulsel dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Makassar soal proses penunjukan ketua DPRD definitif.

Koordinator Wilayah (Korwil) Golkar Makassar Andi Yagkin Padjalangi kembali menuding Bamus sebagai penyebab utama terkatung-katungnya proses pergantian ketua DPRD setelah meninggalnya Ince Adnan Mahmud. Yagkin menegaskan,partainya belum memproses pergantian ketua karena pertimbangan masih menunggu hasil rapat Bamus mengenai agenda atau jadwal pemilihan ketua.

Hasil rapat Bamus itu akan menjadi rujukan Fraksi Golkar di DPRD untuk disampaikan ke DPD II Golkar Makassar. “Kalau sudah ada agenda dari DPRD Makassar, fraksi akan menyampaikan ke DPD II untuk diplenokan. Selanjutnya nama-nama yang disetujui akan diplenokan lalu diteruskan ke DPD I guna mendapat persetujuan. Hasil inilah yang nanti dibawa fraksi dan disampaikan lagi ke Bamus,”paparnya.

Sementara itu, Bamus DPRD Makassar yang dipimpin politikus Partai Demokrat Haidar Madjid, justru mempertanyakan sikap Golkar yang hingga saat ini belum menyampaikan surat rencana pergantian ketua. Bamus tidak memiliki hak menjadwalkan kapan Partai Golkar harus melakukan pergantian antarwaktu (PAW) atau menentukan posisi ketua definitif DPRD Makassar.

Menurut dia, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 16/ 2010, usulan PAW dan penunjukan ketua definitif adalah hak partai pemenang pemilu. Setelah ada permintaan dan usulan PAW dari Golkar, sesudah melalui proses di KPU, baru Bamus menggelar rapat menentukan jadwal rapat paripurna.

Tiga nama yang berpeluang menggantikan Ince Adnan Mahmud, yakni Sekretaris DPD II Farouk M Betta, Ketua Harian DPD II Haris Yasin Limpo, dan politikus Golkar MakassarYusuf Gunco. Peluang Farouk dinilai paling terbuka karena dia memiliki kesepakatan dengan Ince Adnan membagi masa jabatan ketua DPRD masing-masing 2,5 tahun. Perjanjian tertulis itu dibuat di Rumah Jabatan Ketua DPRD Sulsel Moh Roem yang saat itu menjabat Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel