Mempercepat Pembangunan Ekonomi di Daerah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan sejumlah pemerinah kabupaten (pemkab) meminta pinjaman dana infrakstruktur di Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk mempercepat pembangunan ekonomi di daerah. Di Sulsel ada sejumlah daerah yang telah mengajukan permohonan pinjaman. Bahkan pemprov sendiri telah mengajukan, tetapi belum ada yang disetujui hingga saat ini,” ujar Kepala PIP Soritaon Siregar ketika di temui di investment gathering dan workshop pinjaman daerah di Hotel Horison Makassar, kemarin.

Menurut Soritaon, bukan hanya Sulsel yang meminta pinjaman untuk pembangunan infrakstruktur, hampir seluruh provinsi di Sulawesi telah mengajukan permintaan. Hanya saja tidak semua permohonan pinjaman dikabulkan. Sejumlah syarat harus dilalui pemerintah daerah termasuk lampiran penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).“Minimal laporan BPK yang disertakan adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” tuturnya.

PIP siap membantu pemerintah daerah dalam membangun infrakstruktur yang alokasi anggarannya tidak mampu dijangkau Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan limit pinjaman tidak terbatas asal sesuai dengan kebutuhan di lapangan. “Suku bunga pinjaman yang kami tetapkan, plus 2% dari ketetapan BI rate saat itu,”kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Sulsel Abdul Latief mengaku telah mengajukan permohonan pinjaman ke PIP tahun ini sebesar Rp500 miliar yang diperuntukkan bagi perbaikan sejumlah jalan di daerah-daerah yang tidak dicakup APBD dan APBN.

“Tahun ini, dana infrastruktur Sulsel dari APBD sebesar Rp300 miliar, sementara dari APBN Rp800 miliar. Itu masih belum mampu mencakup seluruh perbaikan jalan sehingga kami meminta pinjaman lagi ke PIP.Hanya saja belum ada kepastian hingga saat ini. Padahal peruntukan dananya sudah jelas,” ujar Abdul Latief.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel