Penerapan Pajak Menggunakan e-commerce

Pelaku e-commerce memberikan saran kepada pemerintah terkait wacana penerapan pajak yang akan diterapkan sebaiknya setelah startup bisa berjalan tiga tahun. Hal itu dikatakan Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (iDEA), Daniel Tumiwa karena agar startup bisa berkembang terlebih dahulu.

Bahkan dia berujar, jika pemerintah bisa beri keleluasaan pajak hingga lima tahun, itu lebih baik. Pasalnya, kata dia, di Tiongkok dan Singapura yang notabene sudah memiliki industri startup berkembang juga menerapkan pajak setelah startup itu berjalan lima tahun.

"Di Tiongkok dan Singapura aja pemerintahnya baru membebankan pajak kepada startup-nya setelah 5 tahun berjalan," kata Daniel di Jakarta, Selasa (12/05).

Kendati begitu, di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, sedang menyiapkan road map atau rencana kerja untuk industri e-commerce dengan mempertimbangkan sejumlah masukan dari berbagai pihak. Road map ini juga membahas bagaimana penerapan pajak bagi e-commerce. Namun, diakuinya, soal pajak e-commerce belum akan diterapkan jangka dekat ini.

"Mengenai pajak e-commerce akan ditangguhkan, mengingat industri ini tergolong infant industri," ujar Rudiantara.

Dirinya pun tak menampik jika semua industri seharusnya dikenakan pajak, tapi beda hal dengan industri baru ini. Menurutnya industri e-commerce ini masih butuh dukungan pemerintah.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel